Permasalahan Kesetaraan Gender: Sebuah Titik Balik

Permasalahan Kesetaraan Gender: Sebuah Titik Balik

By: Sulistyawan

Kesetaraan gender adalah hal yang ramai kita dengung-kan pada akhir-akhir ini utamanya dalam kajian sosiologi dan antropologi. Berawal dari gagasan kaum feminis, yang bertujuan melawan anggapan “dominasi dan diskriminasi” kaum laki-laki terhadap perempuan. Nyatanya gerakan ini membawa perubahan besar pada sendi-sendi budaya dunia, utamanya perpolitikan di banyak bangsa. Perlahan tapi pasti wanita mulai ikut andil dalam ranah politik. Munculnya tokoh feminis Indonesia seperti R.A Kartini banyak menginspirasi kita untuk memperan-sertakan wanita dalam dunia Pendidikan, yang mana pendidikan ini juga akan berpengaruh terhadap banyaknya wanita-wanita karier dan tentu saja ikut berpolitik di Indonesia. Meski terbilang rendah, akan tetapi menunjukkan progres yang semakin baik. Misalnya saja kita lihat tokoh perempuan Ibu Megawati dalam ranah perpolitikan di Kubu PDI-P.

 

Permasalahan budaya patriarkhi mungkin juga adalah penyebab masih kurangnya peran serta wanita dalam dunia politik. Namun bagi saya, saat ini wanita bebas untuk berperan serta didunia politik. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya  anggapan bahwa kurangnya peran serta wanita dalam dunia perpolitikan adalah hegemoni yang membentuk kesadaran fungsional: bahwa wanita memang “dikodratkan” dan memiliki tugas utama untuk mengurusi urusan domestik. Sehingga wanita seolah “disuapi” setumpuk tugas sebagai pengurus anak dan pengurus urusan domestik.  Benarkah seperti itu?

Saya berharap juga kita tidak mengesampingkan bahwa budaya patriarki akhir-akhir ini  telah surut. Bagi saya masalah kurangnya peran serta wanita dalam perpolitikan adalah pilihan wanita itu sendiri untuk tidak berpolitik. dan memang secara “sosiobiologis” wanita “dikodratkan” mengurusi anak ketimbang berpolitik. Meski kebebasan untuk hamil wanita sudah digalakkan, rupanya wanita secara sukarela lebih memilih jalan “kodrati” ini. Karena memang fungsi tubuh wanita adalah mengasuh dan merawat anak.  Karena politik juga menuntut lebih dari banyak aspek dalam kehidupan mereka untuk ingin bisa hamil dan menyusui dan merawat anak.

Berkaca dari Jepang

Negara ini bisa dibilang mempunyai masyarakat yang memiliki etos kerja keras yang tinggi baik wanita dan laki-lakinya. kesetaraan gender mungkin telah berkembang dengan baik dalam kelas elit mereka. Masyarakat jepang memiliki permasalahan gender yang bertolak belakang dengan Indonesia. Berdasarkan survei yang saya kutip dari harian media kompas, dan viva-news, Selasa, 22 Oktober 2013, menyatakan bahwa Survei di tahun 2011 menunjukkan 61 persen pria dan 49 persen wanita usia antara 18-34 tahun masih melajang.  Survei yang dilakukan Asosiasi Perencanaan Keluarga Jepang (JFPA) pada awal tahun 2013 menemukan fakta, 45 persen wanita usia 16-24 tahun di negara itu sama sekali tak tertarik atau membenci kontak seksual. Pria pun sama saja, lebih dari seperempat pria di Jepang menyatakan hal ini. Menurut data yang dilansir Guardian, Senin 21 Oktober 2013, jumlah itu meningkat hingga 10 persen selama lima tahun terakhir. Akibatnya, jumlah kelahiran bayi di Jepang terjun bebas. Jumlah kelahiran ini timpang dengan jumlah kaum lanjut usia yang kian bertambah. Dan menyebabkan masalah besar bagi Negeri Sakura tersebut.

Permasalahan ini diakibatkan oleh wanita karir jepang lebih mengutamakan pekerjaan dibandingkan dengan berumah tangga. mereka lebih senang hidup sukses berkarier ketimbang berkeluarga, yang ujung-ujungnya memaksa mereka menunda kariernya bahkan keluar dari pekerjaannya. Sebaliknya pria lebih memilih untuk tidak begitu mengejar karir. kaum pria tidak se-ambisius kaum wanita Jepang zaman sekarang dalam mengejar karier. Buat pria, kemapanan hidup bukan lagi prioritas utama karena mahalnya biaya berumah tangga di Jepang. Data menunjukkan 13 juta warga Jepang yang belum menikah masih tinggal di rumah orangtua. Tiga juta di antaranya berusia 35 tahun. (Harian Kompas dan Viva-news, selasa, 22 oktober 2013). Hal ini menyebabkan masalah besar bagi negara tersebut. Ketika isu gender bagi wanita yang notabene banyak yang berkarir diangkat, justru menimbulkan masalah bagi populasi negara tersebut. Karena anggapan feminis atau mungkin bisa dianggap “Hegemoni kaum feminis”  bahwa pekerjaan domestik lebih rendah ketimbang bekerja di luar. Salah satunya urusan politik lebih penting ketimbang mengurusi masak-memasak. Padahal urusan mencetak generasi baru untuk bangsa ini juga tidak kalah pentingnya, yang mana bukan berarti mengganti popok bagi wanita adalah diskriminasi kaum laki-laki terhadap wanita. Dengan adanya anggapan memegang popok bayi lebih rendah dari pada memegang kertas dalam rapat adalah sebuah penilaian salah kaprah yang banyak dianut wanita negara maju tersebut.

Saat ini Jepang mulai sadar perlunya pertumbuhan penduduk dilakukan dengan kerjasama wanita dan laki-laki dalam berumah tangga meski belum sebanyak jumlah wanita yang lebih mementingkan karir. Mengutip dari harian Tempo, Kamis, 26 September 2013, berdasarkan Xinhua news yang juga melansir Kyodo News, sekitar 34,2 persen perempuan jomblo berusia 15-39 tahun kembali  ingin menjadi ibu rumah tangga. Sementara itu, sebanyak 19,3 persen laki-laki jomblo pada rentang usia yang serupa menunjukan pandangan yang positif pada masalah yang sama. Fakta itu terungkap dari data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang. Menurut survei tersebut, responden perempuan yang tidak ingin menjadi ibu rumah tangga penuh waktu berjumlah 38,5 persen. Sebaliknya, sekitar 30,2 persen pria jomblo menunjukkan pandangan negatif tentang masa depan pasangan mereka yang ingin total mengurus rumah tangga. Survei ini dilakukan melalui internet oleh lembaga swasta yang ditugasi kementerian. Survei ini melibatkan 3.133 pria dan wanita termasuk mereka yang sudah menikah. Kaum perempuan juga ditanyakan tentang gaji bulanan yang didapatkan pasangan mereka. Hasilnya menunjukkan sebanyak 40,8 persen mengatakan 200-300 ribu yen, lalu diikuti dengan mereka yang mengatakan 300-400 ribu yen. Sekitar 4,2 persen responden mengatakan "pendapatan tidak penting".

Hikmah Belajar dari Jepang

Jepang menyadari bahwa kesetaraan gender harus pula diikuti oleh perubahan pola pikir bahwa pekerjaan domestik lebih rendah dari pada bekerja di luar.  Untuk itu perlunya kesadaran tidak mengesampingkan urusan domestik dibanding karir maupun politik. Perubahan pola pikir ini didasari  bahwa bangsa ini juga membutuhkan generasi penerus yang kuat dan tangguh sebagai penerus bangsa yang mana lebih bersifat domestik untuk mengurusnya.

Untuk itulah kerja sama baik laki-laki dan perempuan dalam mengkoordinir keluarga agar lebih bisa seimbang dalam karier dan urusan domestik sangat penting. Terutama bagi perempuan yang nyatanya emang “dikodratkan” memiliki fisik untuk mengurusi anak.  Akan tetapi perlu juga kesadaran kaum laki-laki untuk tidak  acuh tak acuh mengurus anak. Serta kebebasan hak wanita untuk mengejar karir atau hamil dan merawat anak. Dan jepang belajar akan hal ini.

Kenyataan di Indonesia dan Dunia

Bagaimana di Indonesia? Sekali lagi di Indonesia kesadaran wanita dalam mengurus urusan anak lebih penting dalam mengurus urusan politik adalah sebuah hegemoni yang terbentuk dan berkembang di Indonesia. Untuk itu tetap perlunya kesadaran gender dan peningkatan peran politik baik dalam membuat keputusan rumah tangga juga dalam hal ke ikutsertaan di bidang politik. Namun bagi saya tak ada salahnya kita juga  belajar dari jepang untuk tidak pula mengesampingkan urusan domestik yang selama ini dianggap rendah oleh kaum feminis.   

Saya melihat di Indonesia, wanita lebih memilih untuk mengurus anaknya, karena memang urusan politik menuntut lebih dari urusan karir, politik menuntut pada fokus penuh mengabdi pada bangsa dan mengurusi khalayak luas dan mengorbankan kebahagiaan mereka. Untuk karier mungkin masih bisa di tolerir, tapi urusan politik adalah perlunya kerja ekstrem lebih bagi ibu-ibu selain mengurus anak juga berpolitik di bidang pemerintahan. Karena waktu yang dibutuhkan untuk mengurus satu anak saja membutuhkan dan mengorbankan waktu yang tidak sedikit.

Ibu-ibu di Indonesia, yang saya tahu biasanya lebih memilih jalan “mulia” ini untuk lebih mengurus anak di tangannya sendiri daripada harus diurus oleh orang lain akibat urusan politik yang menuntut lebih demi khalayak umum. Menunjukkan kasih sayang seorang ibu adalah mungkin jalan yang di pilih jutaan wanita Indonesia, jepang bahkan dunia akhir-akhir ini. Hal ini beralasan karena kesadaran mereka sebagai sebuah keharusan dan tanggung jawab bukan sekadar “hegemoni” belaka. Hegemoni yang mungkin mereka sadari tetapi tetap mereka pegang dengan senyum ikhlas nya apa pun yang terjadi.  Ini adalah pandangan saya terhadap wanita, namun pada kenyataannya hanya wanita itu sendiri yang paling mengerti dunianya. Untuk itulah perlunya mengembalikan pandangan ini kepada wanita itu sendiri.